BANDUNG - Permasalahan persampahan di Kota Bandung mengalami perbaikan signifikan dengan turunnya posisi isu ini dari urutan teratas menjadi peringkat ketiga dalam daftar masalah utama kota. Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung tetap menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menjelaskan bahwa saat ini tantangan terbesar yang dihadapi Bandung bergeser ke masalah kemacetan dan pengangguran, namun komitmen penanganan sampah tidak berkurang.
"Dulu masalah nomor satu di Bandung adalah sampah. Sekarang turun ke peringkat tiga, tapi tetap menjadi prioritas. Saat ini masalah utama meliputi kemacetan, pengangguran, dan pengolahan sampah," tegas Erwin dalam keterangan pers, Senin (25/8/2025).
Data Pemkot Bandung menunjukkan produksi sampah harian warga mencapai 1.496,3 ton. Dari volume tersebut, sekitar 1.000 ton masih dialirkan ke TPA Sarimukti, sedangkan 496,3 ton telah berhasil diolah menggunakan berbagai teknologi dan metode.
Sistem pengolahan yang diterapkan mencakup teknologi Insinerator dengan sistem Motah yang mampu memproses 8-16 ton sampah harian, penerapan Kawasan Bebas Sampah (KBS), operasional Bank Sampah, implementasi Program Reduce to Fertilizer (RTF) di beberapa RW, budidaya maggot, dan program pengomposan mandiri.
Capaian positif yang diperoleh adalah penuntasan seluruh titik penumpukan sampah di jalanan kota.
"Alhamdulillah, 136 titik penumpukan sampah di Bandung sudah tuntas ditangani. Kini fokusnya tinggal mengoptimalkan pengolahan di TPS," ungkap Erwin.
Pemkot Bandung mengimplementasikan strategi bertahap dalam pengelolaan sampah melalui tiga fase: penanganan untuk memastikan tidak ada lagi penumpukan sampah di jalanan, pemulihan kondisi lingkungan sekitar TPS, dan penormalan sistem untuk menjaga keberlanjutan dan mencegah krisis berulang.
Saat ini, 7-9 unit insinerator telah beroperasi di Bandung melalui berbagai skema kerja sama dengan pihak swasta, pengadaan APBD, hingga bantuan TNI. Pemkot juga mempersiapkan penambahan 84 unit insinerator di kawasan Bandung Raya dengan alokasi anggaran sekitar Rp117 miliar.
Inovasi terbaru yang sedang disiapkan adalah transisi menuju teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemkot Bandung, dan Pemprov Jawa Barat. Sampah yang diolah menjadi RDF akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif industri semen di Sukabumi.
"RDF ini program langsung dari Presiden. Bandung akan menjadi bagian dari pilot project tersebut," jelasnya.
Dalam aspek pembiayaan, Pemkot membuka skema Public Private Partnership (PKS) dengan tipping fee Rp350.000 per ton, sementara sebagian peralatan dibeli menggunakan dana APBD.
Program Prakarsa yang diluncurkan Pemkot memberikan insentif Rp200 juta untuk RW yang telah menjadi Kawasan Bebas Sampah dan Rp100 juta bagi RW yang baru memulai. Dana ini dapat digunakan fleksibel sesuai kebutuhan program pengelolaan sampah di masing-masing wilayah.
"Saya berharap tahun 2026 semua RW di Bandung sudah menjadi Kawasan Bebas Sampah. Target tahun ini saja minimal 700 RW sudah menerapkan KBS," pungkas Erwin.