"Angkanya 75 ribu. Ini bukan kecil," ujar Farhan di Bandung, Senin (2/3/2026). Ia menambahkan bahwa penanganan isu kesehatan mental memerlukan kehati-hatian, terutama karena adanya kecenderungan penyangkalan dari orang tua yang kerap merasa anaknya baik-baik saja.
Farhan menyoroti bahwa kesadaran akan potensi masalah kesehatan mental pada anak sendiri masih rendah. "Ketika bicara gangguan mental, kita sering lihat ke anak orang lain. Jarang yang refleksi ke diri sendiri, jangan-jangan anak saya," jelasnya. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk tidak menyebarluaskan data ini secara gegabah guna menghindari kepanikan publik.
Pendekatan penanganan akan dilakukan secara bertahap dan tidak melalui kampanye besar-besaran. "Ini masuknya pelan-pelan. Tidak pakai kampanye besar-besaran," tegas Farhan. Upaya konkret yang akan dijalankan meliputi sinkronisasi layanan kesehatan mental hingga tingkat puskesmas, dengan target mewajibkan seluruh puskesmas memiliki layanan psikologi klinis.
Strategi Penanganan Kesehatan Mental Pelajar Bandung
Pemerintah Kota Bandung akan menerapkan strategi bertahap untuk menangani isu kesehatan mental di kalangan pelajar. Asesmen awal akan dilakukan oleh Guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah. Siswa yang terindikasi membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke puskesmas.
Di puskesmas, psikolog akan melakukan penilaian lanjutan sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa. Tidak semua siswa yang dirujuk akan otomatis menjalani konsultasi klinis, melainkan berdasarkan rekomendasi profesional dari psikolog. Farhan menjelaskan, "Psikolog akan memberikan capacity building ke Guru BK. Jadi mereka bisa mendeteksi lebih dini."
Contoh indikasi awal yang akan dicatat dan dikaji meliputi perubahan perilaku drastis, seperti siswa yang tadinya ceria menjadi pendiam, atau siswa berprestasi yang tiba-tiba kehilangan semangat belajar. Dengan pelatihan bagi guru BK, diharapkan deteksi dini masalah kesehatan mental dapat dilakukan secara efektif.