Pengamat Ekonomi Kritik Penanganan PHK di Jabar yang Belum Maksimal


HARIANJABAR.ID -  
Tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat memicu keprihatinan dari pengamat ekonomi. Deni Rizky dari Universitas Insan Cendikia Mandiri Bandung menyoroti kurangnya keseriusan pemerintah dalam mengatasi isu ini, baik di tingkat daerah maupun pusat. Ia menilai kebijakan yang ada saat ini belum menyentuh akar permasalahan, yaitu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Deni, fokus pemerintah seharusnya tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja semata, melainkan perlu diiringi dengan program pelatihan yang berorientasi pada pemberdayaan individu agar mampu berwirausaha. Beliau memberikan contoh bahwa pelatihan barista seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mencetak pekerja di kedai kopi, tetapi juga membekali peserta untuk membuka usaha mandiri.

Ia menambahkan bahwa pola pelatihan yang diterapkan saat ini cenderung seragam dan seringkali hanya menghasilkan sertifikat tanpa adanya tindak lanjut yang berarti bagi para peserta. Hal ini menyebabkan pelatihan hanya bersifat formalitas tanpa memberikan dampak jangka panjang.

Deni menekankan pentingnya pelatihan yang disesuaikan dengan minat, potensi, dan peluang yang dimiliki oleh setiap peserta. Dengan demikian, pelatihan dapat melahirkan pelaku usaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, bukan sekadar menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM dan Investasi yang Sejalan

Lebih lanjut, Deni mengingatkan bahwa masuknya investasi ke Jawa Barat harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja lokal. Tingginya angka investasi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut tidak memadai. Ia menyatakan, "Jangan sampai investasi tinggi tapi penyerapan kerjanya tidak siap. Itu yang sering terjadi."

Deni juga menyoroti besarnya anggaran pelatihan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat yang menurutnya masih sebatas pengguguran kewajiban. Ia berharap agar program pelatihan memiliki keberlanjutan dan fokus pada kemandirian peserta. "Pelatihan itu jangan hanya sampai gugur kewajiban saja, tapi harus sustain. Harus ada keberlanjutan agar peserta benar-benar bisa mandiri," jelasnya.

Mengenai penanganan PHK, Deni menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan karena target kebijakan yang ditetapkan tergolong rendah. "Saya lihat di dalam perencanaan, target kebijakan hanya beberapa persen setiap tahunnya. Itu kecil sekali, sehingga tidak ada motivasi untuk lebih baik," ungkapnya.

Sebagai solusi, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang program pelatihan yang berbasis minat dan potensi peserta. Hal ini diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru yang tangguh dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. "Kalau ini dijalankan, maka masalah PHK bisa ditekan, dan masyarakat punya daya tahan ekonomi yang lebih kuat," pungkas Deni.

Sumber : rri.co.id

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال