AHY menyatakan bahwa komite ini akan menjadi garda terdepan dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis untuk kelancaran proyek kereta cepat. "Komite ini penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis proyek kereta cepat," ujar AHY.
Pembentukan komite ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga yang relevan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan mengambil peran sebagai koordinator utama, mengingat proyek ini bersinggungan erat dengan konektivitas, infrastruktur, dan pengembangan wilayah secara keseluruhan. "Tentunya kami akan berada di depan dan melibatkan cukup banyak stakeholders," jelas Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.
Kementerian Keuangan akan menjadi mitra kerja intensif dalam komite ini, mengingat aspek pendanaan merupakan elemen vital dalam setiap pengembangan proyek kereta cepat. "Kementerian Keuangan juga akan dilibatkan secara intensif karena aspek pendanaan menjadi faktor krusial dalam pengembangan proyek kereta cepat," imbuh AHY.
Fokus Utama Restrukturisasi Keuangan KCJB
Mengenai rencana pembangunan kereta cepat lanjutan dari Jakarta menuju Surabaya yang berpotensi didanai APBN, AHY belum memberikan keterangan pasti. Ia menekankan bahwa hal tersebut masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut antarlembaga. "Ini masih perlu diskusi dan koordinasi yang lebih ketat. Fokus kami saat ini adalah duduk bersama untuk menyelesaikan restrukturisasi keuangan Jakarta-Bandung," tegasnya.
Menurut AHY, penyelesaian restrukturisasi utang KCJB sangat penting untuk mencegah potensi risiko di masa mendatang. "Kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan (KCJB). Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut," pungkasnya.