Kebijakan yang ia sebut sebagai "puasa" ini menuntut birokrasi di beberapa OPD untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak esensial. "Birokrasi di Jabar di beberapa OPD 'puasa'. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting," jelas Dedi Mulyadi di Bandung.
Langkah drastis ini merupakan respons terhadap alokasi anggaran infrastruktur jalan yang masif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaporkan menganggarkan dana sebesar Rp4,8 triliun khusus untuk perbaikan jalan provinsi serta jalan kabupaten/kota. Dedi menegaskan bahwa tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat harus melampaui angka 90 persen, bahkan menyentuh 95 persen pada tahun 2026. "Ini adalah kerangka prioritas. Kita ingin infrastruktur dasar tuntas," katanya.
Selain "mengorbankan" belanja seremonial, APBD 2026 juga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Dari rencana awal Rp28 triliun, anggaran naik menjadi Rp30,1 triliun. Kenaikan sebesar Rp2,1 triliun ini disebut Dedi sebagai "angka mimpi" yang harus diwujudkan dengan kerja keras luar biasa, bukan sekadar rutinitas. "Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian," ujarnya.
Prioritas Anggaran Meluas untuk Kesejahteraan Masyarakat
Fokus anggaran tidak hanya berhenti pada infrastruktur jalan. Gubernur Dedi Mulyadi juga mengalokasikan dana untuk sektor-sektor krusial yang berdampak langsung pada masyarakat. Hampir Rp500 miliar disiapkan untuk pembangunan unit sekolah baru di berbagai lokasi.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga merencanakan pembangunan Rumah Sakit Daerah baru di Kabupaten Indramayu, menandakan komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi warganya. Kebijakan ini mencerminkan upaya menyeluruh Pemprov Jabar dalam membangun fondasi yang kokoh demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.