 |
| Ilustrasi |
HARIANJABAR.ID - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aceng Malki, mengemukakan usulan strategis untuk mengatasi tingginya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, dengan menyarankan pengelolaan makanan secara mandiri di kantin sekolah, pondok pesantren, dan melalui ibu-ibu kader Posyandu. Usulan ini muncul sebagai respons atas rekor jumlah korban keracunan MBG di Jabar yang melampaui provinsi lain.
Aceng Malki menyoroti bahwa pendekatan pengelolaan terpusat mungkin menjadi salah satu pemicu masalah keracunan yang marak terjadi. Ia berpendapat bahwa pemberdayaan langsung di tingkat lokal dapat meningkatkan pengawasan dan kualitas makanan.
"Saya menyarankan MBG dikelola langsung oleh sekolah. Ya, dibuat SPPG atau dapur MBG-nya di sekolah, di kantin sekolah saja. Biar juga lingkungan sekolah berdaya, dan mereka lebih paham apa yang dibutuhkan dan diinginkan muridnya," kata Aceng di Bandung, Rabu (22/10/2025).
Menurut Aceng, pengelolaan langsung oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan lainnya tidak hanya menjamin keamanan dan kebersihan pangan, tetapi juga meningkatkan efektivitas program. Pihak sekolah, yang lebih memahami karakteristik anak didiknya, dapat menyediakan makanan yang sesuai dengan selera dan kebutuhan lokal. Skala dapur yang lebih kecil, misalnya untuk 500-1.000 anak per dapur, dinilai akan mempermudah pengawasan oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat, sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.
Jabar Dominasi Kasus Keracunan
Data menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 11.000 korban keracunan terkait MBG sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2025.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis angka yang lebih tinggi, menembus 11.566 anak per 12 Oktober 2025. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, merinci bahwa dari total tersebut, 4.125 korban berasal dari Jawa Barat, menjadikannya provinsi dengan insiden tertinggi.
Provinsi lain yang juga mencatat kasus keracunan signifikan antara lain:
- Jawa Tengah: 1.666 korban
- Daerah Istimewa Yogyakarta: 1.053 korban
- Jawa Timur: 950 korban
- Nusa Tenggara Timur: 800 korban
Angka-angka ini memperkuat urgensi usulan desentralisasi pengelolaan MBG, terutama di wilayah dengan risiko tinggi seperti Jawa Barat, demi memastikan keamanan dan keberhasilan program gizi yang krusial ini.