 |
| Ilustrasi |
HARIANJABAR - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab Bandung Barat) secara resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk kasus keracunan massal yang menimpa ratusan warga di Kecamatan Cipongkor. Penetapan ini merupakan respons cepat pemerintah terhadap insiden keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan penanganan optimal dan layanan terbaik bagi seluruh korban.
Langkah KLB ini diambil dengan prioritas utama pada pemulihan kesehatan para korban. Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan kasus ini.
“Fokus utama kami adalah penanganan korban. Dari total 364 orang terdampak, sebanyak 225 sudah dipulangkan setelah menjalani perawatan,” ujar Bupati Jeje Ritchie Ismail, baru-baru ini.
Pemkab Bandung Barat memastikan akan memberikan pendampingan penuh kepada para korban, sekaligus mengoptimalkan seluruh layanan medis hingga kondisi mereka benar-benar pulih. Sementara itu, sebagai bagian dari proses investigasi, operasional dapur penyedia MBG di Cipongkor telah dihentikan sementara waktu.
Langkah Preventif: Evaluasi Menyeluruh Dapur Pangan Gizi
Insiden ini menjadi momentum bagi Pemkab Bandung Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Data menunjukkan bahwa masih ada 85 dapur MBG yang belum memiliki sertifikasi sehat, sebuah kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko serupa di masa depan.
“Kita akan memastikan semua dapur MBG segera tersertifikasi agar makanan yang diterima siswa aman dan layak,” tegas Jeje, menekankan pentingnya keamanan dan kelayakan pangan,
Hingga saat ini, proses investigasi penyebab pasti keracunan masih berlangsung intensif. Tim ahli sedang menganalisis sampel makanan yang diduga menjadi pemicu. Hasil uji sampel diperkirakan akan keluar dalam dua hingga tiga hari ke depan, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai faktor penyebab dan mencegah kejadian serupa terulang. (Sumber : RRI)