Walikota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen penuh Pemkot Bandung dalam mendukung kebijakan ini, yang dinilai penting untuk memberikan hak masyarakat mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran daerah direncanakan dan direalisasikan. "Nah, itu kita akan dukung 100 persen dari Pak Dedi Mulyadi sebagai bentuk transparansi kita kepada masyarakat," ujar Farhan pada Rabu (7/1/2026).
Farhan menekankan bahwa publikasi APBD tidak akan dilakukan melalui akun media sosial pribadinya, melainkan akan disalurkan melalui kanal resmi Pemerintah Kota Bandung. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan akurasi data yang disampaikan kepada publik. "Kita lihat nanti cocoknya di mana, yang pasti akan ada publikasi. Tapi bukan di akun pribadi saya, melainkan melalui media resmi Pemkot Bandung," katanya.
Sebagai tindak lanjut, Farhan akan segera menyiapkan mekanisme dan format publikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ia berharap keterbukaan anggaran ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan benar-benar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dorongan Transparansi Anggaran Melalui Platform Digital
Langkah Pemkot Bandung ini merupakan respons atas surat edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk membuka informasi penggunaan anggaran ke publik melalui platform digital. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas keluhan warga mengenai kondisi jalan rusak di Kabupaten Garut yang berujung pada tekanan terhadap warga tersebut oleh pihak keluarga kepala desa. Peristiwa ini mendorong Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas demi keterbukaan informasi anggaran.
Gubernur Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala daerah untuk mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membuka data dan informasi anggaran secara transparan melalui media sosial. Dengan dukungan penuh dari Pemkot Bandung, diharapkan keterbukaan informasi publik akan semakin meningkat. Langkah ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan memperkuat pengawasan sosial di tingkat daerah.