Dedi menyoroti kerentanan geologis Bandung Raya yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak berwenang. "Kita menyadari bahwa wilayah Bandung Raya itu rawan. Artinya, Bandung bisa saja tenggelam kalau tidak dilakukan perubahan tata ruang sejak sekarang," tegasnya.
Menyikapi kondisi ini, ia telah menginstruksikan para bupati dan wali kota di Bandung Raya untuk menunda seluruh proses perizinan perumahan. Penundaan ini bertujuan memberikan waktu bagi pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana tata ruang yang berlaku saat ini.
"Izin-izin perumahan yang akan diproses dan yang sudah diberikan untuk ditunda dulu. Dilakukan evaluasi tata ruang, sehingga tidak memiliki risiko yang tinggi terhadap lingkungan ke depan," tambahnya.
Selain itu, setiap izin perumahan harus memenuhi persyaratan ketat, seperti penyediaan sumur resapan atau danau kecil untuk menampung air hujan, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung.
Langkah Konservasi dan Koordinasi Lahan
Dalam upayanya menjaga keberlanjutan lingkungan, Dedi juga meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Koordinasi ini penting untuk mempercepat proses administratif perpanjangan izin lokasi yang telah habis masa berlakunya.
Langkah tersebut krusial untuk mencegah lahan potensial dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta memastikan fungsi tanah tetap sesuai peruntukannya. Ia menekankan pentingnya mempertahankan fungsi tanah sebagai kawasan hutan dan pelindung guna mencegah bencana seperti banjir atau penurunan muka tanah, sehingga tata ruang Bandung Raya dapat terjaga secara optimal.