Perombakan sistem pengawasan ini didasari oleh evaluasi Dedi Mulyadi terhadap kinerja konsultan yang dinilainya kurang optimal. Ia menyoroti seringnya konsultan tidak memahami aspek teknis struktur bangunan dan mendelegasikan tugas kepada personel yang kurang mumpuni di lapangan, yang sebagian besar sudah berusia lanjut.
“Konsultannya itu seringkali tidak mengerti. Bisa jadi konsultan merekrut orang yang tidak begitu capable memantau progres pembangunan, dan rata-rata sudah berusia lanjut, sehingga pengawasan tidak optimal,” ujar Dedi di Gedung Sate pada Rabu (19/11/2025).
Dedi menjelaskan bahwa skema pengawasan kolaboratif ini bukan sekadar permintaan bantuan sukarela. Mahasiswa yang terlibat akan menerima honorarium profesional, yang dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung. Ia mengilustrasikan, honor pengawasan sebesar Rp250 ribu per hari akan sangat membantu meringankan beban biaya kuliah orang tua.
Sinergi Akademik dan Pembangunan Daerah
“Pendidikannya menjadi aplikatif, pembangunan terawasi dengan baik, dan mahasiswa dapat honor. Kan lumayan untuk uang saku tambahan, sehingga beban orang tuanya menjadi ringan,” ucapnya.
Gagasan ini telah dikomunikasikan langsung oleh Dedi kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, yang dilaporkan menyambut positif integrasi antara kebutuhan daerah akan pengawas berkualitas dengan kebutuhan mahasiswa akan praktik lapangan.
Tidak hanya di level universitas, Dedi juga berencana mengintervensi kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia meminta mata pelajaran matematika diubah dari teori menjadi hitungan terapan fisik bangunan sekolah. “Anak-anak disuruh menghitung bangunan yang sedang dibangun. Berapa jumlah semen, pasir, batang besi, panjang dan diameternya. Nilai matematika diambil dari akurasi hitungan lapangan itu,” katanya.
Sebagai langkah awal implementasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadwalkan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) teknis dengan beberapa kampus mulai pekan depan. Mahasiswa akan segera diterjunkan untuk mengawal sisa paket pekerjaan infrastruktur tahun anggaran berjalan senilai Rp300 miliar yang kini memasuki tahap lelang. "Minggu depan kami mulai MoU teknis. Masih ada pekerjaan sekitar Rp300 miliar yang sedang berjalan dan butuh pengawasan ketat," tuturnya.