Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menjelaskan bahwa Pemkot saat ini masih menanti jadwal sosialisasi resmi dari Kementerian Perhubungan selaku pemimpin proyek BRT. Koordinasi dengan Dinas UMKM pun telah dilakukan untuk kesiapan program lanjutan.
"Terakhir kita rapat di Balai Kota. Saat ini kami masih menunggu kabar dari Kementerian Perhubungan terkait jadwal sosialisasi BRT. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas UMKM, dan mereka sudah siap," kata Erwin di Balai Kota Bandung.
Kompensasi akan diberikan khusus kepada juru parkir resmi yang terdampak langsung, dengan estimasi sekitar 336 orang. Besaran kompensasi ini cukup signifikan, yakni disesuaikan dengan nilai Upah Minimum Regional (UMR) dikalikan enam bulan.
"Kalau untuk juru parkir, itu sekitar 336 orang. Mereka bisa dianggarkan untuk kompensasi selama enam bulan, besarannya UMR kali enam bulan," jelas Erwin.
Penyaluran kompensasi akan dimulai setelah Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang memuat nama-nama penerima manfaat diterbitkan secara resmi. "Kalau Kepwal sudah turun, berarti juru parkir itu sudah tidak beroperasi lagi di lokasi karena area tersebut dipakai untuk BRT. Itu sebabnya mereka dapat kompensasi," terang Erwin.
Setelah masa kompensasi berakhir, para juru parkir akan didorong untuk beralih profesi melalui program pemberdayaan ekonomi. "Setelah enam bulan, kita dorong mereka untuk memulai usaha, bisa ikut program UMKM, atau beralih ke bidang lain. Jadi kompensasi ini juga bisa dijadikan modal awal," ungkap Erwin.
Relokasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Berbeda dengan juru parkir, Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak akan menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah. Namun, Pemkot Bandung berkomitmen untuk memberikan solusi yang manusiawi dengan merelokasi para pedagang ke lokasi yang lebih layak. "PKL tidak dapat ganti rugi karena sudah diatur dalam perda. Tapi kita akan memanusiakan manusia, dengan berupaya merelokasi para pedagang ke lokasi yang lebih layak," kata Erwin.
Untuk mendukung upaya ini, Pemkot Bandung sedang menjajaki kerja sama dengan World Bank dan Kementerian Perhubungan dalam program pembinaan PKL. Meskipun demikian, skema khusus untuk program ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara definitif.