Langkah proaktif ini diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk beralih ke pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan aman. Sebelumnya, pengguna atau merchant kerap dibebankan biaya layanan yang dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3 persen untuk transaksi di atas Rp100.000. Namun, kebijakan ini telah direvisi secara signifikan, menghadirkan kabar baik bagi banyak pihak.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Yosamartha, menyatakan bahwa kebijakan ini sudah berjalan. “Banyak yang belum tahu kalau sekarang (biaya 0,3 persen) itu sudah dihilangkan, sudah dicabut, jadi 0 persen sekarang. QRIS bebas biaya (untuk transaksi di bawah Rp500 ribu),” tegas Yosamartha pada Kamis (6/11) di Jakarta. Ia menambahkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari visi yang lebih luas untuk mendukung ekosistem pembayaran digital. “Sampai akhir 2024 QRIS masih ada potongan 0,3 persen. Desember 2024 itu sudah kami hilangkan. Jadi transaksi di bawah Rp500 ribu, gratis,” ujarnya, menandakan komitmen penuh BI terhadap digitalisasi transaksi keuangan.
Pusat Inovasi Pembayaran Digital Nasional
Jakarta menunjukkan peran vitalnya dalam ekosistem pembayaran digital nasional. Saat ini, tercatat sebanyak 6 juta pengguna aktif QRIS di Ibu Kota, dengan jumlah merchant yang juga mencapai angka yang sama. Angka ini mencerminkan tingginya adopsi teknologi pembayaran non-tunai di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
BI DKI Jakarta menargetkan peningkatan jumlah merchant QRIS hingga 7 juta, di mana 85 persen target tersebut sudah tercapai. Lebih lanjut, Yosamartha mengungkapkan bahwa Jakarta menyumbang kontribusi signifikan, yakni 40 persen dari total transaksi QRIS secara nasional. Ini menegaskan posisi Jakarta sebagai pionir dalam inovasi pembayaran digital.
Secara geografis, di antara lima kota administrasi, Jakarta Selatan menjadi penyumbang terbesar dengan hampir 35 persen transaksi, diikuti oleh Jakarta Barat sekitar 24 persen, Jakarta Pusat 17 persen, serta Jakarta Utara dan Timur. Meskipun demikian, penggunaan QRIS di Kepulauan Seribu masih tergolong minim. Oleh karena itu, BI DKI Jakarta berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan ini.
“Nanti tiket-tiket segala macam sudah bisa mengadopsi QRIS. Harapannya penetrasinya nanti semakin kuat secara bertahap. Nanti kami akan dorong para pedagang-pedagang yang ada di Kepulauan Seribu supaya bisa menerima QRIS,” pungkas Yosamartha,