 |
| Menteri Kebudayaan Fadli Zon |
HARIANJABAR.ID - Pemerintah Indonesia berkomitmen memperkuat ekosistem industri musik nasional melalui serangkaian kebijakan komprehensif. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha pada Konferensi Musik Indonesia 2025 di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), dengan tujuan utama mendorong kontribusi ekonomi signifikan dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku kreatif di sektor tersebut.
Giring Ganesha menyoroti potensi ekonomi luar biasa yang dimiliki sektor musik bagi negara, sehingga kehadiran pemerintah melalui regulasi yang pro-industri kreatif menjadi krusial. Menurutnya, sebuah kerangka kebijakan nasional yang jelas dan tegas sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ini.
"Kita membutuhkan kebijakan nasional yang jelas dan tegas. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengakuan hak, perlindungan tenaga kerja, serta pemberian jaminan sosial bagi seluruh pelaku industri musik," kata Giring Ganesha.
Lebih lanjut, Giring menjelaskan bahwa kebijakan tersebut harus mencakup insentif pajak yang lebih adaptif, seperti penyederhanaan sistem pajak royalti dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi musisi serta produser. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban administratif dan fiskal, memberikan ruang lebih luas bagi para pekerja musik untuk berkreasi dan berinovasi.
Infrastruktur pendukung juga menjadi fokus utama. Giring menekankan pentingnya ketersediaan ruang pertunjukan yang memenuhi standar internasional, serta pemanfaatan optimal ruang publik dan aset pemerintah sebagai pusat kegiatan musik masyarakat.
"Kita perlu ruang pertunjukan yang layak dan berkelas dunia. Sekaligus mengoptimalkan ruang publik dan aset pemerintah untuk menjadi pusat aktivitas musik masyarakat," ujar Giring.
Keberadaan fasilitas seperti gedung konser dan taman budaya perlu diperkuat, berfungsi tidak hanya sebagai wadah ekspresi dan edukasi, tetapi juga sebagai platform promosi musik Indonesia di kancah global.
Sinergi Lintas Sektor
Selain regulasi dan infrastruktur, Wakil Menteri Kebudayaan juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar lembaga dan komunitas musik. Sinergi ini esensial untuk memastikan setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan responsif terhadap dinamika industri saat ini.
Senada dengan itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memandang Konferensi Musik Indonesia sebagai ajang penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan arah baru industri musik dalam konteks ekonomi budaya. Fadli menyoroti peran konferensi ini sebagai forum vital bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan konstruktif bagi perkembangan musik nasional.
Visi kebijakan musik nasional, menurut Fadli, harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan seniman. Pemerintah berharap musik tidak hanya menjadi pilar budaya, tetapi juga mesin penggerak ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal.