 |
| Siswa SRMP 11 di Cisarua mengikuti arahan sebelum mengikuti pembelajaran yang berbasis khusus (Foto: Prokompim) |
HARIANJABAR.ID - Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah meresmikan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 11 di Kecamatan Cisarua, sebuah inisiatif pendidikan sosial yang mulai beroperasi pada Oktober 2025 untuk memberikan akses belajar gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Program yang menjadi wujud konkret kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini telah membuka pintu kesempatan bagi sekitar 100 siswa yang kini aktif mengikuti kegiatan belajar. Setelah melewati Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), para siswa menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengejar masa depan yang lebih baik. Keberadaan SRMP 11 ditegaskan oleh Dr. Idad Saadudin, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, sebagai langkah strategis dalam mengangkat derajat kesejahteraan sosial masyarakat melalui jalur pendidikan.
“Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu program penting yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang kehidupan yang lebih baik, dan melalui SRMP ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan untuk meraih cita-cita mereka,” ujar Dr. Idad Saadudin, dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).
Dr. Idad menambahkan bahwa SRMP bukan hanya sekadar fasilitas pendidikan formal, melainkan juga wadah vital untuk pembinaan karakter dan kemandirian peserta didik. Program ini diharapkan berfungsi sebagai jembatan bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) agar mereka tidak lagi terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit ditembus.
“Anak-anak ini memiliki semangat dan potensi besar. Melalui pendidikan yang tepat, kita ingin membuktikan bahwa cita-cita mereka bukanlah mimpi, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan dengan kerja keras dan dukungan bersama,” tambahnya, penuh optimisme.
Untuk memastikan kelangsungan dan perkembangan program ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat segera menyediakan lahan seluas minimal lima hektare. Lahan tersebut sangat krusial untuk pembangunan fasilitas pendidikan tambahan, yang pembiayaannya akan didukung penuh oleh pemerintah pusat mulai tahun ajaran 2026.
“Kami berharap ada dukungan konkret dari pihak berwenang dalam penyediaan lahan. Pemerintah pusat sudah siap membantu pembangunan fisiknya, namun tanggung jawab kita di daerah adalah memastikan ketersediaan lahan agar program ini bisa terus berlanjut,” tegasnya, menyoroti pentingnya sinergi ini.