 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu. Komitmen ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Musrenbang ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029. Dengan tema "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar", forum ini bertujuan mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Dalam pernyataannya, Gubernur Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran akan diarahkan untuk kepentingan publik. Ia menyebutkan beberapa prioritas utama, di antaranya pembangunan jalan, jembatan, dan sistem irigasi. "Seluruh alokasi anggaran harus mendukung kepentingan publik. Prioritas utama meliputi infrastruktur jalan, jembatan, serta irigasi," ujarnya.
Selain itu, KDM menyoroti pentingnya penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan yang layak, serta sistem transportasi bagi sekolah. "Kita juga perlu memastikan ketersediaan air bersih, lingkungan sekolah yang tertata, dan sistem transportasi yang memadai untuk mendukung pendidikan," tambahnya.
Program Bantuan bagi Masyarakat Kurang Mampu
Selain infrastruktur, Pemprov Jabar berencana menggulirkan program yang berpihak pada masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup jaminan kesehatan, akses pendidikan hingga jenjang SMA dan perguruan tinggi, serta bantuan pemenuhan kebutuhan perumahan. "Program ini akan mencakup perlindungan kesehatan, pendidikan hingga perguruan tinggi, serta dukungan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan," tegas KDM.
Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan antara seluruh program pembangunan dan RPJMD agar pelaksanaannya lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. "Semua program harus sejalan dengan RPJMD agar arah pembangunan tetap jelas dan konsisten," tandasnya.
Komitmen terhadap Kelestarian Lingkungan
Sebagai bagian dari visi "Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata", KDM juga menyerukan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menekankan perlunya pelestarian hutan kota serta daerah aliran sungai di desa-desa sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. "Sumber mata air harus dijaga, eksploitasi harus dihindari. Hutan kota dan aliran sungai di desa harus tetap dirawat untuk mendukung kemajuan pembangunan," katanya.
Musrenbang Provinsi Jawa Barat 2025 ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat. Untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik, masyarakat juga diberikan kesempatan menyampaikan masukan melalui tautan bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025.