 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan terobosan baru dalam menangani permasalahan kenakalan remaja. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggagas penerapan program wajib militer khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam berbagai perilaku menyimpang seperti tawuran, geng motor, dan bentuk kenakalan lainnya.
Gagasan ini disampaikan Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi saat berbicara dengan para jurnalis pada Senin (29/4/2025). "Sejak dulu kita berbicara soal geng motor, tapi tidak selesai-selesai," ungkap Kang Dedi menjelaskan latar belakang inisiatif tersebut.
Program ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. "Hari ini, kita bersama bupati dan wali kota sedang merumuskan langkah nyata. Anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mendidik, akan kita wajib militerkan," tegas Gubernur.
Dalam rencana yang telah disusun, peserta program akan ditempatkan di kompleks militer atau kepolisian dengan durasi enam bulan hingga satu tahun. Meski demikian, pendidikan formal mereka tetap menjadi prioritas dengan sistem pengelolaan khusus.
"Kita akan tanya orang tuanya, masih sanggup mendidik atau tidak. Kalau tidak, kita sekolahkan di sekolah militer. Pendidikan mereka tetap berjalan, terdaftar di SMP mana, tapi dengan kelas khusus," jelas Dedi menguraikan mekanisme program.
Persiapan implementasi program ini sudah dikoordinasikan dengan pihak TNI dan Polri. Beberapa daerah seperti Kota Bandung telah menyatakan kesiapannya, dengan dukungan dari Pangdam III/Siliwangi yang telah menyediakan barak-barak sebagai tempat penampungan para peserta.
Dedi menargetkan program ini akan mulai dijalankan pada Mei 2025. Dengan penuh keyakinan ia menegaskan, "Kita harus bergerak cepat. Tidak bisa lagi hanya sekadar wacana, masalah geng motor ini harus tuntas."
Program wajib militer ini diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam membentuk kedisiplinan dan mengatasi permasalahan kenakalan remaja yang selama ini menjadi tantangan sosial di Jawa Barat.