Gubernur Jabar Konsolidasikan Puluhan BUMD Menjadi Satu Holding Pekan Depan

HARIANJABAR.ID- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana konsolidasi besar-besaran puluhan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi tersebut menjadi satu sistem super holding pada pekan depan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keberadaan BUMD yang dinilai tidak produktif dan untuk mengakhiri praktik penempatan tim sukses dalam struktur perusahaan daerah.

Penyatuan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah yang mencapai Rp4 triliun. Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pembentukan holding ini akan memangkas jumlah BUMD menjadi hanya dua entitas utama, yakni Bank Jabar Banten (BJB) dan BUMD holding baru, sehingga tidak lagi tersebar dan tidak terkelola dengan baik seperti kondisi saat ini.

Gubernur secara gamblang membedah salah satu contoh inefisiensi yang ditemukannya, yaitu skema sewa mobil listrik oleh salah satu BUMD kepada pemerintah provinsi dengan biaya mencapai Rp350 juta per unit per tahun. "Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang, karena bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Oleh BUMD tersebut, pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk kamuflase agar uangnya lari," ungkap Dedi.

Ia juga menyindir fenomena pimpinan perusahaan daerah yang berpendidikan tinggi namun dinilai gagal dalam manajemen risiko finansial, merujuk pada potensi kerugian hampir Rp6 triliun yang pernah mengancam Bank Jabar di masa lalu. "Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol," tegasnya.

Pemisahan Politik dari Pengelolaan BUMD

Inti dari restrukturisasi ini adalah komitmen Gubernur untuk memisahkan BUMD dari intervensi politik. Dedi menegaskan tidak akan menjadikan jabatan direksi atau komisaris sebagai imbalan bagi tim sukses yang membantunya dalam pemilihan gubernur. Menurutnya, penunjukan pimpinan BUMD harus didasarkan pada profesionalisme dan netralitas, mengingat orientasi utama perusahaan adalah profitabilitas, bukan agenda politik.

Melalui konsep super holding ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pengelolaan aset yang lebih terarah dan transparan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan hilirisasi ekonomi daerah dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. "Gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," tuturnya.

Sumber : antara